Jakarta – Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP. Terkait hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara.
Erick mengatakan, rencana itu masih dikaji. Fokus kebijakan ini adalah distribusi sasaran yang tepat, yaitu masyarakat miskin.
“Begitu juga nanti bagian payung yang kita kaji tepat sasaran atau tidak,” ujarnya di SPBU MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023).
Pemerintah juga masih menunggu selesainya revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Karena itu, Erick belum bisa memastikan apakah kebijakan pembelian elpiji 3 kg dengan KTP akan diterapkan penuh pada 2023 atau tidak.
“Entahlah, baru sekarang Keppres 191 itu sedang dikaji ulang,” ujarnya.
Bahkan Erick belum bisa memastikan kapan revisi Perpres 191 akan selesai. dia meminta semua pihak bersabar dan tidak terburu-buru.
Dalam kesempatan itu, dia membantah tudingan pemerintah akan mengganti gas elpiji 3 kg dengan kompor listrik. Yang perlu diluruskan, rencana pemerintah mengganti LPG dengan DME.
“tetapi UMKM, pedagang, tidak pernah dipaksakan ke kompor listrik. Yang kami dorong kemarin adalah proses gasifikasi batu bara menjadi DME, itu yang menggantikan elpiji,” jelasnya.
Sebelumnya, Pertamina menyebut mulai tahun 2023 wajib membeli elpiji 3 kg menggunakan KTP. Namun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Into Ginting memastikan tidak ada perubahan dalam proses pembelian LPG 3 kg.
“Sekali lagi tidak ada perubahan proses pembelian, karena selama uji coba kami hanya melakukan pencocokan data saja,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Wacana pembatasan pembelian elpiji 3 kg sudah berlangsung sejak pertengahan tahun lalu. Hal tersebut berdasarkan paparan Regional Marketing Director PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo.
SUMBER : DETIK.COM