Jakarta, CNBC Indonesia – Program Kartu Prakerja Angkatan 48 akan dibuka awal tahun ini. Dengan skema yang bukan lagi semi bansos, penerima bansos kini bisa mendaftar.
Meskipun pemerintah telah menetapkan bahwa gelombang akan dibuka pada triwulan pertama tahun 2023, namun belum ada tanggal pasti yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja terkait bulan pendaftaran.
Sebagai informasi, mohon menunggu informasi lebih lanjut nanti di kanal komunikasi resmi Kartu Prakerja,” kata Head of Management Communication Implementing Cards Implementasi Kartu Prakerja William Sudhana kepada CNBC Indonesia, Senin (16/1/2023).
Dikutip dari akun Instagram @prakerja.go.id pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022. Peraturan turunan dari Perpres tersebut adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
Manajemen pelaksana program menekankan bahwa melalui peraturan yang baru, pelaksanaan program prakerja menggunakan skema normal. Dengan begitu tidak lagi menjadi program semi bansos yang sudah berjalan sejak 2020-2022 sehingga penerima bansos sudah bisa mendaftar.
“Penerima bansos kini bisa mendaftar prakerja karena bukan lagi program bansos semi, penerima bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah ( BSU), dan lainnya,” tulis akun tersebut. prakerja.go.id
Total nilai manfaat dari program ini kini ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta. Terdiri dari Rp. 3,5 juta untuk biaya pelatihan, Rp. 600.000 untuk biaya transportasi dan penggantian internet, dan Rp. 100.000 untuk insentif pengisian survei.
Program pelatihan tidak lagi sepenuhnya daring seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, pelatihan daring tetap akan dilaksanakan meski tidak lagi dalam bentuk video, melainkan dalam bentuk live webinar.
Pelatihan luring akan dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 yang akan difokuskan pada 10 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Bali, Papua, Kalimantan Barat, dan sumatra Utara.
Standar waktu pelatihan minimum juga telah ditingkatkan dari 6 jam saat ini menjadi 15 jam. Waktu yang lebih lama ini dimaksudkan agar ilmu yang diperoleh peserta program lebih berkualitas dan komprehensif.