Utas yang mengeluhkan harga taksi di Bandara Halim Perdanakusuma tiba-tiba menjadi viral. Pembuat thread, Sylvi Kartika, menjelaskan terbatasnya pilihan kendaraan dari Bandara Halim. Dalam cuitannya, Sylvi mengungkapkan hanya ada tiga pilihan kendaraan, yakni taksi Puskopau, Puskopau Grab, dan Puskopau Gojek.
Sylvi mengatakan kisaran harga dari bandara ke rumahnya jika menggunakan Blue Bird sekitar Rp60.000 hingga Rp80.000. Namun saat menggunakan Grab Puskopau, dia harus membayar Rp 118.000. Belum lagi, dia diminta membayar biaya tambahan atau airport surcharge.
“Semua yang ada di Puskopau di markup. HLP di rumah saya kisaran Rp 60.000-Rp 80.000. Grab me (harganya) Rp 118.000. Jadi penumpang disuruh bayar surcharge lagi Rp. 15.000,” ujarnya melalui akun Twitter @sylvkartika, dikutip Selasa (27/12). CNNIndonesia.com telah memperoleh izin untuk mengutip utas tersebut.
Selain tarif yang mahal, dia mempertanyakan minimnya pilihan taksi Blue Bird dari bandara. Sylvi mempertanyakan legalitas penetapan harga ini dengan men-tag banyak akun seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Puskopau Halim, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
“Saya tidak tahu apa arti premanisme secara harfiah. tetapi orang kaya dipaksa membayar dari semua sisi, membayar markup harga taksi, dan membayar biaya tambahan lainnya. Kami juga membayar maskapai penerbangan yang termasuk layanan bandara,” katanya.
Sylvi menilai, jika tujuan kenaikan tarif taksi adalah untuk perawatan bandara, seharusnya pihak bandara membebankan biaya tersebut kepada maskapai. Jika demikian, maka biaya tersebut sudah termasuk dalam tiket pesawat yang dibeli oleh penumpang.
Meski mengakui surcharge juga berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, menurutnya masih ada pilihan taksi lain seperti Blue Bird dengan harga normal.
Sylvi juga mempertanyakan mengapa penumpang harus membayar biaya tambahan dan mengapa tidak ada Blue Bird di Bandara Halim. Jika alasan yang diberikan pihak Bandara Halim masuk akal, pihaknya tidak keberatan menerima biaya tersebut.
“Keluhan saya hanya keluhan warga yang menginginkan pelayanan publik yang lebih baik. Bukan berarti saya harus keluar dahulu. Kita punya KPPU yang mengatur monopoli bisnis, kata mereka, sebagai aturan hukum. Jadi mari kita gunakan itu sebagai dasar,” kata Sylvi.
Sejauh ini, CNNIndonesia.com telah menghubungi VP of Corporate Communications Angkasa Pura II Cin Asmoro selaku operator pengelola Bandara Halim. Namun, pihak terkait belum memberikan tanggapan.
SUMBER : CNN INDONESIA