Peru mengumumkan keadaan darurat pada Rabu (14/12) setelah krisis politik negara itu memicu kerusuhan berdarah yang telah menewaskan tujuh orang sejauh ini.
Menteri Pertahanan Peru, Alberto Otarola, mengumumkan keadaan darurat akan berlangsung selama 30 hari mulai Rabu.
dia mengatakan, status darurat diberlakukan karena “tindakan perusakan dan kekerasan” hingga penutupan jalan di tengah kerusuhan ini.
Otarola juga mengumumkan bahwa polisi dan angkatan bersenjata akan “menguasai seluruh wilayah”.
seperti dilansir AFP, Otarola menjelaskan bahwa dengan status darurat ini, pemerintah juga bisa “mencabut kebebasan bergerak dan berkumpul” serta memberlakukan jam malam.
Keadaan darurat diumumkan setelah Peru dilanda krisis politik pekan lalu ketika mantan presiden Pedro Castillo berusaha membubarkan parlemen dan memerintah melalui keputusan.
Parlemen Peru kemudian memakzulkan Castillo. Pihak berwenang segera menahan Castillo ketika mantan presiden itu sedang dalam perjalanan ke kedutaan Meksiko untuk mencari suaka.
Sedangkan Peru menunjuk presiden baru, Dina Boluarte. Namun, warga terus berdemonstrasi mendesak agar pemilu mendatang dipercepat.
Semula, Peru seharusnya menggelar pemilu pada 2026. Untuk meredam kemarahan para pengunjuk rasa, Boluarte mengusulkan percepatan pemilu hingga 2024.
Namun, para pengunjuk rasa menyerukan pemilihan diadakan sesegera mungkin. Boluarte juga mengajukan proposal lain untuk mempercepat pemilu hingga Desember 2023.
Tak puas, warga terus turun ke jalan menuntut pemilu dipercepat agar bisa memilih pemimpin yang diinginkan rakyat.
Pendukung Castillo juga terus berdemonstrasi menyerukan pembebasan mantan presiden tersebut. Kerusuhan makin parah karena Castillo tidak pernah dibebaskan.
Pekan lalu, seorang hakim memerintahkan Castillo untuk ditahan hanya selama tujuh hari hingga Rabu, sambil menunggu jaksa menyusun dakwaan.
Namun, pada hari Selasa, jaksa mengajukan permintaan agar Castillo ditahan selama 18 bulan, sebelum proses persidangan dimulai.
