DPR RI resmi menjadi presiden forum parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023. Ketua DPR Puan Maharani menerima tongkat estafet kepresidenan parlemen negara-negara Asia Tenggara dari kemboja.
Serah terima kursi kepresidenan forum ASEAN Parliamentary digelar pada penutupan Sidang Umum AIPA ke-43 yang digelar di Hotel Shoka, Phnom Penh, kemboja, Kamis (24/11). Selain menyelenggarakan kepresidenan, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44 tahun depan.
Dalam penyerahan Kepresidenan AIPA, Puan secara simbolis menerima palu sidang dari Presiden Majelis Nasional kemboja, Heng Samrin. Agenda kekuatan Indonesia pada tahun 2023 adalah ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’.
“Indonesia siap melanjutkan agenda AIPA 2022 di bawah kepemimpinan kemboja. Agenda AIPA Indonesia tahun 2023 akan menjadi agenda yang ambisius, inklusif, dan berorientasi aksi,” ujar Puan saat menyampaikan pidato usai serah terima Kepresidenan AIPA.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengatakan, pertemuan AIPA ke-43 ini menunjukkan komitmen kuat parlemen anggota ASEAN untuk mendukung kerja AIPA. Apalagi menurutnya, dunia saat ini sedang menghadapi krisis multidimensi.
“Saat kita bersama-sama bekerja untuk pulih dari pandemi, kita juga dihadapkan pada meningkatnya ketegangan geopolitik, inflasi yang tinggi, serta krisis pangan dan energi,” katanya.
Asia Tenggara juga disebut menghadapi berbagai ancaman terhadap stabilitas kawasan, seperti kembalinya persaingan kekuatan besar, gangguan rantai pasokan, dan tantangan arsitektur kawasan. Oleh karena itu, agenda AIPA tahun depan akan menyoroti pentingnya menjaga kesatuan ASEAN di tengah berbagai krisis global.
“Untuk mewujudkannya, kita perlu membangun visi bersama dalam menata tatanan dunia global dan regional untuk mewujudkan one world for all, one earth for all,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno ini.
Puan menilai tatanan dunia global perlu didukung oleh tata kelola daerah. Dia menyatakan, agenda AIPA 2023 harus bisa menegaskan kepatuhan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
Selain itu, lanjut Puan, AIPA perlu mendorong dialog dan diplomasi serta meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan.
“Asia Tenggara harus menjadi contoh (lead by example) dalam mengembangkan kerja sama regional,” imbuhnya.
Menurut Puan, untuk mewujudkan visi bersama tersebut, parlemen negara-negara anggota ASEAN juga harus berperan aktif dalam memajukan demokrasi dan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Dia menekankan parlemen harus berkontribusi untuk mempersiapkan Asia Tenggara dalam mencegah krisis pada masa depan.
“Untuk itu semua, DPR RI berkomitmen menjaga sentralitas ASEAN, dalam menghadapi dinamika geopolitik di kawasan,” kata Puan.
Sebagai Ketua AIPA tahun 2023, DPR RI mengajak parlemen anggota AIPA untuk bekerja sama mengatasi berbagai tantangan global. Asia Tenggara, kata Puan, harus menjadi contoh dalam mendorong kerja sama regional sebagai katalis untuk membangun stabilitas, kemajuan ekonomi, dan proses pemulihan.
“Dalam menyikapi ancaman perubahan iklim, kita harus meninggalkan paradigma ‘tumbuh sekarang, bersihkan nanti’,” jelasnya.
Puan juga menekankan pentingnya kolaborasi di tengah meningkatnya fragmentasi dan polarisasi di dunia.
Apalagi, beberapa pihak mengkhawatirkan kembalinya perang dingin (cold war) karena persaingan negara-negara besar di dunia yang makin ketat.
“Parlemen juga harus membantu mempersiapkan kawasan untuk mencegah krisis pada masa depan di Asia Tenggara,” kata Puan.
Untuk itu, DPR RI berkomitmen menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik kawasan. Puan percaya Parlemen ASEAN dapat mengembangkan visi bersama tentang Asia Tenggara yang damai dan sejahtera.
“Sebagai Ketua AIPA tahun 2023, saya ingin mengajak seluruh anggota parlemen AIPA untuk bekerja sama menghadapi tantangan kita bersama,” ujarnya.
“Bersama kita akan memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat yang kita layani,” tambah Puan.
Dalam jumpa pers usai penutupan Sidang Umum AIPA ke-43, Puan kembali menyampaikan bahwa agenda AIPA 2023 akan menekankan pentingnya menjaga soliditas ASEAN di tengah berbagai krisis global.
“Saya berharap dapat menyambut Anda semua di Indonesia pada tahun 2023. Terima kasih kemboja, dan sampai jumpa di Indonesia tahun depan,” kata Puan.
Pertemuan Bilateral dengan Ketua Parlemen kemboja
Usai Sidang Umum AIPA ke-43 usai, Puan juga secara khusus melakukan pertemuan bilateral dengan Heng Samrin yang juga Ketua Majelis Nasional kemboja. Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu berharap pertemuan ini bisa menjadi momentum untuk mempererat kerja sama Indonesia dengan kemboja.
“Parlemen merupakan institusi penting dalam mendukung penciptaan
demokrasi. Saat ini diperlukan sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam mengatasi berbagai tantangan global yang makin hari makin meningkat
kompleks untuk ditangani oleh pemerintah sendiri,” katanya.
Puan juga menilai perlunya peningkatan kerja sama antara DPR RI dan MPR kemboja. Sebab, kerja sama antarparlemen harus didorong saat dunia menghadapi krisis multidimensi.
“DPR harus berkontribusi menjadi bagian dari solusi permasalahan global,” kata Puan.