Arab Saudi telah mendesak rezim Taliban di Afganistan untuk membatalkan aturannya yang melarang perempuan pergi ke sekolah dan mengejar pendidikan tinggi di universitas.
Pemerintahan Raja Salman menganggap larangan perempuan untuk kuliah sangat disesalkan dan mencengangkan semua negara Islam.
“Kementerian Luar Negeri mengungkapkan keheranan dan kekecewaan Kerajaan Arab Saudi atas keputusan pemerintah Afganistan yang melarang hak perempuan untuk belajar di universitas dan menyerukan pembatalan keputusan ini,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi di Twitter. pada Rabu (23/12).
“(Keputusan itu) mencengangkan semua negara Islam dan bertentangan dengan kewajiban untuk memberikan hak-hak perempuan Afganistan, terutama terkait pendidikan.”
Menurut Saudi, mendukung perempuan untuk mendapatkan pendidikan berkontribusi pada keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran Afganistan sendiri.
Pernyataan | Kementerian Luar Negeri mengungkapkan keterkejutan dan penyesalan Kerajaan Arab Saudi atas keputusan pemerintah sementara #Afghan yang menolak hak perempuan Afganistan untuk mengenyam pendidikan universitas. pic.twitter.com/epKR4MQatf
— Kementerian Luar Negeri 🇸🇦 (@KSAmofaEN) 21 Desember 2022
Pernyataan itu muncul sehari setelah rezim Taliban menangguhkan izin bagi perempuan Afganistan untuk belajar di universitas. Larangan tersebut berlaku secepatnya dan sampai waktu yang ditentukan.
Pengumuman yang keluar pada Selasa (20/12) itu menyebutkan, keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet dan akan segera berlaku.
Keputusan ini menghidupkan kembali hak-hak perempuan di Afganistan sejak Taliban menggulingkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dan kembali menguasai negara Asia Selatan itu pada Agustus 2021.
Sejak berkuasa, Taliban kembali mewajibkan perempuan Afganistan mengenakan niqab dan jilbab. Anak perempuan juga dilarang masuk SMA sejak Maret lalu.
Wanita Afganistan masih diizinkan untuk belajar di kelas terpisah dari siswa laki-laki sebelum undang-undang baru ini berlaku.
Perempuan juga hanya diperbolehkan bekerja di bidang tertentu yang telah disepakati pemerintah.
Pada bulan November, wanita Afganistan juga dilarang memasuki taman hiburan di Kabul karena pemerintah mengumumkan larangan bagi wanita untuk mengakses taman umum.
Taliban secara historis sering memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas bawah dan menjadi sasaran kekerasan dan pernikahan paksa ketika mereka memimpin Afganistan dari tahun 1996-2001.
Setelah mendapatkan kembali kekuasaan di Afganistan tahun lalu, Taliban mencoba memproyeksikan citra rezim yang lebih moderat untuk mendapatkan dukungan internasional. Salah satu janji mereka adalah untuk lebih menghormati hak asasi manusia, termasuk melindungi hak perempuan dan anak perempuan.
Namun, kebijakan Taliban bertentangan dengan janji mereka. Taliban secara sistematis kembali menekan hak dan kebebasan warga negara, terutama perempuan Afganistan.