

Ancaman perang muncul kembali di Eropa. Setelah Rusia dan Ukraina, kali ini muncul ketegangan antara kedua negara, Serbia dan Kosovo.
Hal ini terkait dengan panasnya wilayah Kosovo Utara, tepatnya di kota Mitrovica. Ini bermula ketika pemerintah Kosovo meminta etnis Serbia di sana untuk melepas flat nomor mobil Serbia mereka dan menggunakan milik Pristina.
Ini juga memicu barikade orang Serbia. Sejak 10 Desember, orang Serbia di sana telah membangun penghalang jalan.
Baku tembak dengan polisi juga terjadi. Ini terjadi setelah penangkapan seorang mantan polisi Serbia karena diduga menyerang petugas polisi selama protes.
Sekitar 50.000 orang Serbia tinggal di bagian utara Kosovo yang mayoritas penduduknya Albania dan menolak untuk mengakui pemerintahan Pristina. Mereka tetap menganggap Beograd sebagai ibu kota meski Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008.
Hal ini kemudian membuat pemerintah Serbia bertindak. Dalam laporan terbarunya Selasa (27/12/2022), Serbia mengatakan telah menempatkan tentaranya dalam siaga tempur tertinggi.
Presiden Serbia Aleksandar Vucic disebut telah memerintahkan kesiapan angkatan bersenjata dan dinas keamanan. Menteri Pertahanan Milos Vucevic setuju.
“Itu adalah tindakan tertinggi yang dilakukan oleh Angkatan Darat Serbia,” katanya seperti dikutip TRT World.
“Melindungi integritas teritorial dan kedaulatan Serbia dan melindungi semua warga negara serta mencegah terorisme dan teror terhadap orang Serbia di mana pun mereka tinggal,” tambahnya.
“Tidak ada alasan untuk panik, tetapi ada alasan untuk khawatir,” kata Vucevic.
Panas juga terasa di Kosovo. Pemerintah mengomentari pernyataan bahwa mereka tidak akan berdialog dengan kelompok kriminal dan pemberontak.
“Seharusnya tidak ada barikade di jalan mana pun,” kata Pristina, memastikan polisi memiliki kapasitas dan kesiapan untuk bertindak.
Sementara itu, pasukan perdamaian NATO, Kosovo For (KFOR), meminta semua pihak menahan diri. KFOR adalah tentara NATO yang dikerahkan ke Balkan untuk menjaga perdamaian.
“Kami mendesak semua pihak untuk membantu mengaktifkan keamanan dan kebebasan bergerak di Kosovo, dan mencegah narasi yang menyesatkan memengaruhi proses dialog,” kata KFOR dalam sebuah pernyataan.
SUMBER : CNBC INDONESIA