JAKARTA, KOMPAS.com – Indikator Politik Indonesia mengaku telah bersepakat dengan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Ben Brahum S Bahat bahwa uang yang dibayarkan untuk jasa survei bukan berasal dari tindak pidana.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ben Brahum bersama istri sebagai tersangka kasus korupsi. Keduanya disebut menerima sejumlah uang hingga barang mewah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak swasta.
Uang hasil korupsi itu ternyata dipakai untuk kepentingan kampanye Ben maju Pilgub Kalteng dan istrinya yang maju sebagai anggota DPR RI.
Direktur Indikator Politik Indonesia Fauny Hidayat mengatakan, ketentuan itu tertuang dalam kontrak kerja antara pihaknya dengan Ben Brahim yang ingin dicalonkan salah satu partai sebagai calon Gubernur Kalteng pada 2020.
Diketahui, Ben Brahim dan istrinya, Ary Egahni diduga melakukan korupsi. Sebagian uang itu kemudian digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional.