Berbagai tokoh dan partai politik telah mengambil langkah-langkah untuk menghangatkan mesin politik sepanjang tahun 2022 menjelang Pemilu atau Pemilihan Umum 2024 dan Pilpres atau Pilpres 2024.
Beberapa pihak bahkan mencuri awal terbentuknya koalisi politik meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi mengumumkan tahapan pemilu.
Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengumumkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebulan sebelum KPU resmi membuka tahapan pemilu 2024.
Menyusul hal itu, Partai NasDem dengan percaya diri mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Beberapa partai sisa masih getol mengadakan pertemuan politik bolak-balik. Aksi sarkastik sesama elite politik pun tak terhindarkan.
Berikut sederet peristiwa politik menjelang pemilu 2024 yang dirangkum CNNIndonesia.com sepanjang tahun 2022.
Tiga partai parlemen yakni Golkar, PAN, dan PPP resmi mengumumkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024.
Nama KIB diumumkan sehari setelah tiga ketua umum partai menggelar rapat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Zulifli Hasan dari PAN, dan Suharso Monoarfa Ketua PPP bersalaman dan sepakat berkoalisi.
Sehari setelahnya, Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasna Syadzili mengumumkan nama KIB, sebagai nama koalisi partainya dengan PAN dan PPP.
“Dengan visi partai dan berbagai pengalaman politik, semuanya sepakat untuk menyatukan diri membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Aceh, Jumat (13/5).
Tahap pemilihan resmi dibuka
KPU resmi membuka tahapan pemilu serentak 2024 pada Selasa (14/6). Peluncuran tahapan pemilu dibuka 610 hari sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang.
Bertempat di kantor KPU di Jakarta Pusat, acara tersebut dihadiri oleh banyak pimpinan instansi pemerintah. Mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, elite pimpinan partai politik, hingga perwakilan KPU dari seluruh Indonesia.
Ketua DPR Puan Maharani dalam sambutannya mengatakan pencanangan tahapan pilkada sekaligus menepis isu penundaan pilkada dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sebelumnya ramai di kalangan elite politik.
“Hari ini secara resmi kita akan menyaksikan tahapan pemilu 2024 beserta peluncurannya. Sejak awal DPR, pemerintah, KPU, dan berbagai elemen masyarakat telah berkomitmen bahwa pada tahun 2024, pemilu harus digelar,” kata Puan.
Deklarasi PKB-Gerindra Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya
Setelah KIB, PKB dan Gerindra resmi sepakat berkoalisi menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Keduanya mengumumkan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Acara deklarasi digelar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (13/8). Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam kesempatan itu menandatangani piagam kerja sama politik kedua partai.
Deklarasi tersebut memuat lima poin kerja sama politik kedua partai, termasuk soal penetapan calon presiden dan wakil presiden.
Gerindra kembali mencalonkan Prabowo 2024
Sehari sebelumnya di tempat yang sama, Gerindra juga mengumumkan ketua umum mereka, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024.
Prabowo menyatakan siap mencalonkan diri kembali setelah mendapat permintaan dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra se-Indonesia. Dia menyebut kekalahannya dalam pemilihan presiden 2019.
Menurut Prabowo, hal itu tidak akan membuatnya menyerah. Semangat seorang pejuang ditentukan dari seberapa besar dia bangkit dari kekalahan.
“Dengan ini saya menyatakan dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permintaan Anda untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo, Jumat (12/8).
Mardiono sebagai Plt. Ketua PPP
Anggota Dewan Perimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono dilantik sebagai Pj Ketua PPP menggantikan Suharso Monoarfa pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP pada 4-5 September 2022.
Mardiono menggantikan Suharso yang dua hari sebelumnya diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP periode 2020-2025 melalui rapat Pengadilan Partai. Pemberhentian tersebut merupakan usulan dari tiga majelis PPP yakni Dewan syariat, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pertimbangan.
Pemecatan Suharso adalah th
Puncak dari sederet isu keretakan internal di tubuh PPP yang ramai sejak Juni 2022. Saat itu, kader dan simpatisan PPP di daerah menggelar aksi unjuk rasa menuntut Suharso Monoarfa mundur sebagai ketua.
Menteri Bappenas itu dinilai gagal memimpin Partai Ka’bah. Kader menyerbu kantor PPP di Jawa Timur dan Jakarta Pusat yang berujung ricuh.
Puncaknya, para kader, simpatisan, dan banyak pihak mengk
mengkritik pernyataan Suharso yang menyebut amplop kiai sebagai benih korupsi. Hal itu disampaikan Suharso saat menghadiri acara pembekalan antikorupsi di kantor KPK pada 15 Agustus lalu.
Pernyataan ini memicu kemarahan sebagian kader, termasuk santri dan kiai, karena dianggap menyinggung kiai dan pengurus pesantren.
Rindu perjalanan politik
PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang belum memberi isyarat berkoalisi menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.
PDIP berbeda dengan NasDem, Demokrat, dan PKS, meski belum resmi berkoalisi, ketiganya mengaku tetap menjalin komunikasi yang intens.
PDIP, sebagai satu-satunya partai yang sudah memiliki tiket pencalonan presiden, selama ini hanya mengadakan pertemuan politik. Itupun, tidak dengan semua partai koalisi pemerintah.
Usai Rapat Kerja Nasional partai pada akhir Juni lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya mengutus putrinya Puan Maharani untuk bertemu dengan banyak pimpinan partai koalisi.
Tercatat sejak Agustus lalu, Puan telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan terakhir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga. Hartarto.
SBY mengungkapkan skenario pemilihan presiden hanya 2 pasangan calon
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan potensi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti dua pasangan calon. Hal itu dia sampaikan di hadapan kader Partai Demokrat saat memberikan sambutan pada Rapimnas Partai di JCC, Senayan, Kamis (17/9).
Pernyataan SBY terungkap lewat cuplikan video TikTok yang ramai sehari kemudian. Dalam sambutannya, SBY yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan, skenario dua pasangan calon memang sengaja diatur oleh pihak tertentu.
Dia mengaku akan turun dari gunung untuk mencegah skenario ini.
“Konon dalam pemilihan presiden, mereka hanya menginginkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata SBY.
Deklarasi NasDem Anies untuk Pilpres 2024
DPP Partai NasDem resmi memilih mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Anies terpilih dari dua nama lain hasil Rakernas Partai NasDem pada pertengahan Juni 2022.
Saat itu, hasil Rakernas memunculkan tiga nama sebagai calon presiden dari partai untuk Pilpres 2024. Selain Anies, dua nama lainnya adalah Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa.
Pengumuman itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10).
“Inilah sebabnya NasDem akhirnya melihat sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami yakin pemikiran dari perspektif makro-mikro yang baik sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami titipkan perjalanan bangsa ke depan, Insya Allah jika Anies terpilih beliau akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat,” ujar Paloh.
Anies yang hadir dalam kesempatan tersebut tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media terkait keputusan NasDem mencalonkan namanya. Dia hanya mengacungkan jempol.
Pada saat yang sama, NasDem juga menjalin komunikasi intensif dengan Partai Demokrat dan PKS sebagai syarat terpenuhinya ambang batas pencalonan Anies. Namun hingga akhir Desember, ketiga partai tersebut belum mengumumkan secara resmi deklarasi mereka.
Sementara itu, Anies menyatakan koalisi yang akan dibentuk nantinya akan menjadi poros koalisi perubahan di Indonesia.
Perjalanan politik Anies
Sejak pencanangan resmi NasDem sebagai capres 2024 pada 3 Oktober lalu, Anies giat melakukan safari ke beberapa daerah. Dia menghadiri acara sukarela dan bertemu petani, nelayan, pedagang, dan organisasi masyarakat.
Pertengahan November lalu, dia mengikuti acara deklarasi relawan yang dihadiri sebagian besar kader PPP di Yogyakarta. Dalam acara tersebut, Anies didukung untuk mencalonkan diri sebagai Presiden 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengunjungi beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Ciamis dan Tasikmalaya sepekan kemudian. Masih dalam rentang waktu yang sama, dia juga bertemu dengan para relawannya di Palu, C
Sulawesi Tengah.
Di sana, dia sekaligus menghadiri Musyawarah Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI). dia kemudian datang ke Aceh, Padang, Sulawesi Selatan, dan Papua pekan lalu.
Belakangan, tur politik Anies menuai banyak kritik. Salah satu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Cinta Muda Demokrat melaporkan Anies ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye.
Mereka melaporkan Anies melakukan kampanye di masjid saat berkunjung ke Aceh pada awal Desember lalu. Namun, Bawaslu kemudian menyatakan Anies tidak melakukan pelanggaran.
Bawaslu hanya menyebut Anies tidak etis karena mencuri awal kampanye. Meski kesimpulan ini ditepis oleh NasDem karena dianggap mengada-ada.
Jokowi memberikan isyarat untuk mendukung Ganjar Pranowo
Presiden Joko Widodo memberikan isyarat dukungan kepada rekan separtainya sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui pidatonya kepada para relawan pada 26 November lalu.
Di tulang rusuk
Relawan, Jokowi bergurau tentang ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurutnya, seorang pemimpin yang baik memiliki kerutan di wajah dan rambut putih.
“Dari penampilannya terlihat banyak kerutan karena memikirkan rakyat, ada yang rambutnya putih semua, itu saja,” kata Jokowi.
Banyak pengamat yang kemudian menilai pidato Jokowi sebagai sinyal dukungan terhadap Ganjar. Sinyal dukungan Jokowi terhadap Ganjar bukanlah yang pertama kali. Pada Mei lalu, Jokowi juga dinilai memberi isyarat dukungan kepada Ganjar saat berpidato di Rakernas Projo di Magelang.
Nama Ganjar banyak digunakan dalam beberapa hasil survei sebagai calon potensial 2024. Namanya bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun, Megawati belum memberikan isyarat dukungan kepada kader tersebut.
Penetapan partai peserta pemilu 2024
KPU resmi menetapkan 17 partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Mereka telah lolos verifikasi yang dilakukan September lalu.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).
Dari jumlah itu, sebanyak sembilan partai merupakan pemilik kursi parlemen. Delapan partai sisanya diisi nama-nama baru. Termasuk partai-partai yang tahun 2019 gagal memenuhi syarat ambang batas parlemen.
Daftar 17 partai yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sedangkan delapan partai baru yakni Partai Buruh, PKN, Hanura, Perindo, Garuda, PSI, PBB, dan Gelora.
Pada hari yang sama, KPU juga menetapkan daftar nomor urut partai-partai tersebut. Sembilan parpol, hanya minus PPP, akan tetap menggunakan angka lama sesuai Pemilu 2019.
Sementara itu, delapan partai baru mengikuti undian ulang nomor urut dengan PPP. Hanya partai umat yang gagal lolos verifikasi faktual, sehingga tidak akan ikut pemilu 2024.
Namun, politisi senior Amien Rais ini baru saja mengajukan gugatan ke Bawaslu terkait keputusan tersebut.
Tuduhan manipulasi KPU
Bersamaan dengan penetapan 17 partai peserta Pemilu 2024, banyak koalisi masyarakat sipil yang mengungkap dugaan kecurangan selama proses verifikasi faktual.
Koalisi mengungkapkan setidaknya ada 12 KPUD kabupaten kota dan tujuh KPUD provinsi yang mengikuti instruksi KPU pusat untuk meloloskan paksa tiga partai peserta pemilu. Masing-masing yakni, Partai Gelora, PKN, dan Garuda.
Bahkan instruksi dan mobilisasi disebut-sebut dilakukan oleh KPU pusat dengan intimidasi dan ancaman. Menurut koalisi, KPU mengancam pejabat KPU yang tidak mengikuti instruksi untuk keluar atau mengundurkan diri.
Seorang pejabat KPUD yang enggan disebut namanya mengatakan, komisioner KPU pusat, Idham Kholiq, mengancam akan mengirim seluruh pejabat KPU di daerah ke rumah sakit jika tidak mengikuti instruksi.
Instruksi itu disampaikan dalam acara resmi KPU yang digelar di Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
“Bahasa yang diucapkan oleh pimpinan kami di provinsi adalah bagi yang tidak ikut silakan keluar dari barisan. pada periode berikutnya,” katanya.
Idham telah mengklarifikasi pernyataannya. Dia tidak membantah pernyataan ini. Namun, kata dia, hal itu disampaikan dalam rangka KPU daerah menyusul surat edaran resmi yang dikeluarkan KPU. Bukan soal lolos atau tidak lolosnya partai peserta pemilu.
Banyak pihak kemudian mendorong audit Sistem Informasi Pemilu (Sipol) KPU. Pasalnya, data verifikasi yang diunggah di situs tersebut diduga telah dimanipulasi.
SUMBER : CNN INDONESIA