Jakarta – Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berbicara tentang isu perjanjian politik yang sedang ramai dibahas. Bagi Fahri Hamzah, perjanjian politik yang dibuat di negara ini masih absurd karena tak diatur negara.
“Kenapa dalam politik Indonesia ada janji-janji keperdataan dalam jalan menuju negara. Sebab, harusnya perjanjian keperdataan dalam politik itu tidak dikenal. Menurut saya, perlu digarisbawahi semua pihak, supaya membaca akar dari masalahnya itu karena sistem politik dan sistem pemilu kita itu tidak mengatur penjadwalan yang rigid, sehingga karena tidak ada penjadwalan yang rigid itu, siapa yang maju sekarang, siapa yang maju besok, tidak diatur,” kata Fahri Hamzah dalam talk show Adu Perspektif kolaborasi detikcom dan Total Politik, Rabu (8/3/2023) malam.
Fahri menegaskan tidak ada aturan yang mendasari perjanjian politik ataupun pembentukan koalisi di negara ini. Sekalipun dibuat secara terbuka, Fahri menilai, perjanjian-perjanjian politik yang dibuat di luar jadwal pemilu tetaplah sebagai hal yang absurd.
Adanya orang-orang yang membuat kesepakatan keperdataan di luar jadwal negara itu sama absurdnya dengan orang membuat kesepakatan di luar 7-13 September 2023, itu nggak ada itu,” ujar Fahri.
Fahri menyebut perjanjian-perjanjian politik yang dibuat di luar jadwal pemilu tak mengikat, tak bisa ditagih, dan tak bisa dituntut jika dilanggar, karena tak ada aturan yang mendasari. Oleh karenanya, dia menilai perlu dibuat aturan soal perjanjian politik atau koalisi.
