Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan penanganan inflasi harus sama dengan mekanisme pandemi COVID-19. Tito mengatakan hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan percepatan realisasi belanja daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo, serta para kepala daerah provinsi dan kota/kabupaten seluruh Indonesia.
“Pak Presiden ingin penanganan inflasi ditangani dengan mekanisme seperti pandemi, yaitu pembahasan evaluasi agar kita semua tetap aware, tetap concern,” kata Tito dalam sambutannya.
Menurutnya, dengan penanganan yang sama seperti pandemi COVID-19, semua pihak akan fokus pada inflasi. Dia mengatakan, kenaikan inflasi akan memengaruhi kehidupan masyarakat.
“(Kita) menjadi fokus, menjadi skala prioritas, ini menyangkut masalah kehidupan masyarakat, kenaikan harga barang dan jasa akan berdampak sangat langsung kepada masyarakat,” katanya.
“Oleh karena itu, kita perlu terus mengontrolnya, apalagi dalam situasi global yang mungkin tidak mudah pada tahun mendatang, dan berbagai negara mencermati dunia, lembaga ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satunya. negara yang kuat untuk bertahan hidup,” lanjutnya.
Lebih lanjut Tito mengungkapkan, saat ini inflasi Indonesia berada di angka 5,42 persen. dia menyebut angka tersebut turun jika dibandingkan dengan Oktober 2022 yang sebesar 5,71 persen.
“Ini saya kira semua mengikuti berita, dari 5,95 persen, Oktober turun menjadi 5,71 persen, November turun lagi menjadi 5,42 persen, ini tidak mudah. Dengan angka ini di G20, 20 negara ekonomi terbesar kita nomor dua terendah setelah Jepang. , Jepang 3,7 persen. 18 negara G20 baik Amerika maupun Eropa semuanya di atas angka kita,” ujarnya.
