Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi merupakan kemunduran terhadap reformasi TNI.
Pernyataan penambahan Kodam ini sebelumnya diungkap oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Kami memandang bahwa pernyataan kedua pejabat tersebut tidak berdasar, sangat berbahaya, dan merupakan kemunduran bagi perkembangan Reformasi TNI dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” kata koalisi dalam keterangan tertulis, Senin (13/2).
Koalisi juga menilai wacana tersebut mengkhianati semangat Reformasi 1998, khususnya penghapusan doktrin dwifungsi ABRI yang salah satu agendanya adalah restrukturisasi Komando Teritorial (Koter).
Sumber : https://www.cnnindonesia.com
Baca Selengkapnya Disini