Sosok Panglima TNI yang menggantikan Jenderal Andika Perkasa masih menjadi misteri. Nama calon Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi akan diajukan ke DPR pada 28 November mendatang.
Sekretaris Jenderal DPR RI indra Iskandar mengatakan, Surat Presiden (surpres) calon Panglima TNI dibatalkan pada Rabu (23/11) lalu. indra mengatakan, Sekretariat Negara (Setneg) akan menyerahkan surat itu pada 28 November 2022.
“Jadi Mensesneg akan menyerahkan Surpres Panglima TNI kepada Ibu Puan pada 28 November,” kata indra kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).
indra mengatakan, penyerahan keppres ke DPR pekan depan karena Ketua DPR Puan Maharani masih berada di Phnom Penh, kemboja. Puan sendiri menjadi delegasi DPR RI untuk menghadiri General Assembly ke-43 ASEAN Interparliamentary (AIPA).
Meski pengajuan keppres ditunda, indra mengatakan hal itu tidak melanggar undang-undang.
“Masih mungkin tidak melanggar aturan, karena meski Panglima TNI pensiun tanggal 21, sesuai aturan usia pensiun juga bisa sampai akhir bulan ya sampai tanggal 30,” ujarnya. dikatakan.
Peluang KSAU, KSAD, dan KSAL menjadi Panglima
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal dimensi calon Panglima TNI mendatang. Dasco mengatakan, calon Panglima TNI bisa berasal dari semua matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
“Saya kira begini, selama KSAD masih aktif tentunya terbuka segala kemungkinan untuk menjadi Panglima TNI. Karena itu hak prerogatif Presiden (Jokowi) sebagai panglima tertinggi kita,” Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Jadi tergantung Pak Presiden mau dipilih selama masa jabatan memungkinkan, tidak masalah,” imbuhnya.
Dasco tak mempersoalkan satu dimensi tertentu soal calon Panglima TNI pengganti Andika. Menurutnya, yang terpenting adalah kondisi pertahanan ke depan.
dia kemudian menyinggung soal pengamanan pelaksanaan Pilkada 2024 yang juga melibatkan unsur TNI. Dasco menyampaikan pengamanan pemilu dari unsur TNI tidak hanya fokus pada Panglima tetapi juga pada kepala staf.
“Itu termasuk angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan lain-lain. Jadi kalau bicara pengamanan pemilu itu tergantung, misalnya salah satu unsur yang dijadikan Panglima TNI, saya kira tidak,” dia berkata.
