Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut menegur keras Bupati Meranti, Muhammad Adil menyusul pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipenuhi setan dan setan.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12).
“Mendagri menegur keras dan menekankan sebagai kepala daerah, apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang etis dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Suhajar.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu, Adil mengungkapkan kekesalannya kepada Kementerian Keuangan karena porsi dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerahnya tidak sesuai. Kejengkelannya menyebar ke pernyataan iblis dan iblis.
Suhajar mengatakan, Tito menegur Adil usai bertemu dengannya dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, Senin (12/12). Akibat pernyataan Adil itu, Kemendagri sengaja memanggilnya dan menggelar rapat hari itu, pukul 10.30 WIB.
Dalam pertemuan itu, Suhajar mengaku juga menegur Adil. Karena pernyataan Adil telah menimbulkan kekacauan.
“Pernyataan Adil yang ditujukan ke Kementerian Keuangan itu membuat gempar,” ujarnya.
Suhajar pun mengaku banyak memberikan nasihat kepada Adil untuk menjaga etika komunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas untuk seorang pejabat publik. Menurut Suhajar, sebagai pejabat publik, Adil harus menjadi contoh bagi masyarakat.
“Apa yang menjadi perhatian dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.
Suhajar mengatakan, seorang kepala daerah harus bisa menjaga etika, termasuk dalam berbicara, meski memiliki perbedaan pendapat atau pandangan dengan pihak lain. Hal ini menurut Suhajar penting untuk disadari dan dilakukan.
Terlebih lagi, kata dia, dengan akses informasi yang mudah saat ini, setiap perkataan atau tindakan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.
“Semoga kita semua khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian ini, dan menjadikan kita berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Terkait harapan penyaluran DBH tersebut, dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Marga akan memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.
“Kami akan fasilitasi agar permasalahan DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti M Adil mengungkapkan kekesalannya kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Airman. Hal itu disampaikannya saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12).
Menurut dia, pada 2022 DBH yang diterima hanya Rp 114 miliar dengan perhitungan US$ 60 per barel. Dia mendesak Kementerian Keuangan agar DBH yang diterima menggunakan perhitungan US$100 per barel pada 2023.
“Kemarin saat zoom in Kemenkeu, kami tidak bisa menyampaikan. Kami didesak, didesak, didesak, lalu kami sampaikan dengan jelas US$100 per barel,” ujarnya.
“Sampai Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri orang yang berkompeten. Yang hadir waktu itu staf atau apalah. Sampai saat itu saya bilang ‘Ini orang keuangan yang isinya setan atau setan. ,” kata Adi.
