Ekonomi Indonesia Arsip

Desak Cabut UU Ciptaker, Partai Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional

25Mei

By RedaksiNo Comments

EKONOMI, NASIONAL

Desak Cabut UU Ciptaker, Partai Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional

Desak Cabut UU Ciptaker, Partai Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Buruh mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh provinsi dengan melibatkan buruh, petani, hingga nelayan, sebagai salah satu bentuk desakan mereka agar UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional.Saat ini, Partai Buruh tengah mengajukan uji formil terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami akan mempersiapkan mulai di antara tanggal 1 sampai 5 Juni. Mungkin 5 Juni itu aksi besar-besaran di seluruh 38 provinsi. Jadi, aksi ini akan diikuti ratusan ribu orang," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Selasa (23/5). Sumber : https://www.cnnindonesia.comBaca Selengkapnya Disini

DJP Awasi Ketaatan Bayar Pajak Ibu-Ibu Arisan Rp2,5 M di Makassar

23Mei

By RedaksiNo Comments

EKONOMI, NASIONAL

DJP Awasi Ketaatan Bayar Pajak Ibu-Ibu Arisan Rp2,5 M di Makassar

DJP Awasi Ketaatan Bayar Pajak Ibu-Ibu Arisan Rp2,5 M di Makassar Makassar, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) telah mengerahkan tim memantau dan mengawasi arisan ibu-ibu yang mencapai Rp 2,5 miliar."Kami sudah punya tim yang memantau dan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa mereka-mereka itu telah memenuhi kewajiban perpajakan," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta Alimuddin Lisaw, Selasa (23/5). Alimuddin menerangkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan proses tersebut berkelanjutan. Sumber : https://www.cnnindonesia.comBaca Selengkapnya Disini

DPR Wanti-wanti Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS Bisa Picu Inflasi

23Mei

By RedaksiNo Comments

EKONOMI, NASIONAL

DPR Wanti-wanti Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS Bisa Picu Inflasi

DPR Wanti-wanti Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS Bisa Picu Inflasi Jakarta, CNN Indonesia -- DPR RI mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kenaikan gaji PNS dan pemilihan umum (pemilu) dapat mendorong inflasi tinggi pada 2024.Hal ini disampaikan anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5). Peringatan datang dari Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Dave Akbarshah Fikarno Laksono. Menurutnya, proyeksi inflasi yang ditetapkan dalam RAPBN 2024 di kisaran 1,5 persen sampai 3,5 persen perlu direvisi ulang dengan mempertimbangkan kedua risiko tersebut. "Terlebih pada 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi pemilu serta wacana kenaikan gaji AS...

Ma’ruf Amin Buka Suara soal Peluang Bank Konvensional Hadir di Aceh

23Mei

By RedaksiNo Comments

EKONOMI

Ma’ruf Amin Buka Suara soal Peluang Bank Konvensional Hadir di Aceh

Ma'ruf Amin Buka Suara soal Peluang Bank Konvensional Hadir di Aceh Denpasar, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal Pemerintah Provinsi Aceh yang bakal membuka peluang bank konvensional kembali beroperasi di Tanah Rencong. Pertimbangan itu muncul imbas gangguan layanan yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.Ma'ruf mengatakan gangguan layanan teknis seperti ini bukan hanya terjadi di BSI, tetapi bank lainnya pun pernah mengalami kendala serupa. "Saya kira terjadinya gangguan itu bukan hanya terjadi di bank syariah atau di BSI. Sebelumnya juga pernah di bank konvensional mengalami, pernah juga dialami BCA," kata Ma'ruf, usai membuka Konferensi Tingkat Tinggi The 18th Asia Media Summit 2023 di Nusa Dua, Bali, Selasa (23/5). Sumber : https:...

PNS yang Malas-malasan Tak Dapat Bonus Besar di Aturan Tukin Baru

18Mei

By RedaksiNo Comments

EKONOMI

PNS yang Malas-malasan Tak Dapat Bonus Besar di Aturan Tukin Baru

PNS yang Malas-malasan Tak Dapat Bonus Besar di Aturan Tukin Baru Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana bakal merubah peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai negeri sipil (PNS). PNS yang bekerja malas-malasan tidak akan mendapatkan tunjangan yang besar, sebagaimana PNS yang berkinerja cemerlang.Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan perubahan aturan itu mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mendorong kinerja PNS. Dengan kata lain, yang kerjanya rajin akan menerima bonusnya bisa lebih besar dibandingkan yang malas-malasan, meski di instansi dan jabatan yang sama. "Misalnya, ada daerah yang tukinnya x, ternyata dapat x semua ini. Padahal mestinya yang kerja sama yang nggak kerja beda dong. Kalau nggak ada d...

Pedagang Ungkap Dua Biang Kerok Pemicu Harga Telur Melejit

18Mei

By RedaksiNo Comments

EKONOMI, NASIONAL

Pedagang Ungkap Dua Biang Kerok Pemicu Harga Telur Melejit

Pedagang Ungkap Dua Biang Kerok Pemicu Harga Telur Melejit Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengungkap biang kerok kenaikan harga telur belakangan ini. Kenaikan harga tersebut dipicu dua faktor, yakni produksi dan distribusi.Sekretaris jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menjelaskan faktor produksi berkaitan dengan harga pakan yang tinggi. "Kedua, proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang biasanya didistribusikan ke pasar," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (18/5). Menurut Reynaldi, banyak pihak yang melakukan pendistribusian atau permintaan di luar pasar. Tindakan ini menyebabkan supply dan demand di pasar terganggu, serta membuat harga telur terus meroket. Sumber : https://www.cnnindonesia.comB...

Sri Mulyani Rombak Cara Perhitungan Tabungan Hari Tua PNS

18Mei

By RedaksiNo Comments

EKONOMI, NASIONAL

Sri Mulyani Rombak Cara Perhitungan Tabungan Hari Tua PNS

Sri Mulyani Rombak Cara Perhitungan Tabungan Hari Tua PNS Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak tata cara perhitungan dan pembayaran tabungan hari tua seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di pusat maupun daerah melalui PT Taspen (Persero).Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2023. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero). Namun, tidak semua ketentuan diubah dalam aturan terbaru ini. Hanya Pasal 2 yang diubah dalam beleid baru tersebut tentang Unfunded Past Service Liability (PSL). Sumber : https://www.cnnindones...

Massa Buruh Teriak Saat Ditemui Ganjar: Presiden

2Mei

By RedaksiNo Comments

EKONOMI, NASIONAL

Massa Buruh Teriak Saat Ditemui Ganjar: Presiden

Massa Buruh Teriak Saat Ditemui Ganjar: Presiden Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden Ganjar Pranowo menyempatkan diri bertatap muka dengan massa usai melakukan pertemuan tertutup dengan belasan petinggi organisasi buruh, Senin (1/5).Dalam pertemuan tersebut Ganjar mengenakan kemeja putih bergaris yang dipadukan celana hitam. Ia keluar dari kantornya dan langsung disambut massa buruh yang sudah menunggunya sejak sore.Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Ganjar tampak menyalami sejumlah buruh yang mengerumuninya. Sesekali ia meladeni buruh yang mengajaknya berfoto. Para buruh juga meneriaki ganjar dengan panggilan 'presiden'. "Ganjar," seru salah satu buruh. "Presiden," jawab massa buruh lainnya. "Terima kasih, terima kasih," timpal ganjar. Belasan pimpinan buruh di I...

92 Pemda Belum Cairkan THR PNS Hingga Kini

29Apr

By RedaksiNo Comments

EKONOMI, NASIONAL

92 Pemda Belum Cairkan THR PNS Hingga Kini

92 Pemda Belum Cairkan THR PNS Hingga Kini Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai dengan saat ini masih ada 92 pemerintah daerah yang belum mencairkan THR untuk PNS mereka.Meski demikian, berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tri Budhianto kepada CNNIndonesia.com, secara umum pembayaran THR PNS saat ini masih berjalan lancar. Berdasarkan data yang dimilikinya, pada Jumat (28/4), sudah sebanyak 4.710.708 PNS di pusat dan daerah yang menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Anggaran yang telah dicairkan untuk ASN pusat dan daerah sebanyak Rp24,84 triliun. Sumber : https://www.cnnindonesia.comBaca Selengkapnya Disini

Usai Ketemu Jokowi, Freeport Akan Terhindar dari Badai Besar?

14Apr

By RedaksiNo Comments

EKONOMI, NASIONAL

Usai Ketemu Jokowi, Freeport Akan Terhindar dari Badai Besar?

Usai Ketemu Jokowi, Freeport Akan Terhindar dari Badai Besar? Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut buka suara perihal pertemuan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (12/4/2023) lalu.Apakah setelah pertemuan ini Freeport diberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga setelah Juni 2023 mendatang? Seperti diketahui, berdasarkan amanat Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), tiga tahun setelah UU Minerba ini terbit, maka ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat tembaga mulai dilarang. Meskipun, Presiden Jokowi sendiri hingga kini belum menegaskan apakah ekspor konsentrat tembaga pasti disetop mulai Juni. Sebelumnya, Presiden sudah menegaskan pe...